Ekonomi Dinilai Baik, tetapi Rakyat Belum Sepenuhnya Merasakan

MediaBantenCyber.co.id (MBC), Jakarta – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menghadirkan satu paradoks dalam penilaian publik: mayoritas responden menilai kondisi ekonomi nasional baik, tetapi lebih dari separuh mengaku masih menghadapi keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

Temuan survei Indonesia Political Opinion (IPO) ini menjadi salah satu titik penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Sebab, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari bagaimana kondisi ekonomi dipersepsikan secara nasional, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam survei bertajuk “Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih”, sebanyak 67 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik. Namun, pada pertanyaan berbeda mengenai kemampuan keuangan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok, 58 persen responden menyatakan uang yang dimiliki masih terbatas atau tidak mencukupi.

Perbedaan ini menjadi pertanyaan penting bagi pemerintah: jika kondisi ekonomi nasional dinilai baik, mengapa banyak keluarga masih merasa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar?

Survei IPO dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden. Penelitian tersebut mencantumkan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,9 persen.

Kepercayaan kepada Presiden belum menjadi cek kosong

Di tengah persoalan ekonomi tersebut, 67 persen responden menyatakan percaya atau sangat percaya bahwa Presiden Prabowo mampu menyelesaikan masalah-masalah mendesak. Sementara itu, 30 persen menyatakan tidak percaya atau sangat tidak percaya, dan 3 persen tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menilai kepercayaan itu dapat menunjukkan bahwa reputasi personal Prabowo masih menjadi modal penting dalam menjalankan pemerintahan. Namun, menurutnya, kemampuan Presiden menyelesaikan persoalan publik juga berkaitan dengan kebijakan dan orang-orang yang menjalankannya.

“Sebagian besar publik punya keyakinan bahwa sebenarnya Presiden itu mampu,” kata Dedi saat membahas hasil survei tersebut, Sabtu (24/10).

Pernyataan itu menyimpan pesan penting bagi evaluasi pemerintahan. Kepercayaan kepada pemimpin tidak otomatis berarti masyarakat puas terhadap seluruh kebijakan atau telah merasakan hasil pembangunan. Publik bisa tetap meyakini bahwa Presiden memiliki kemampuan, sambil menunggu bukti konkret bahwa kemampuan tersebut menghasilkan perubahan.

Dengan demikian, angka kepercayaan 67 persen tidak semestinya dibaca sebagai cek kosong bagi pemerintah. Justru, angka itu dapat menjadi ekspektasi yang harus dijawab melalui kinerja.

Harga Kebutuhan Pokok menjadi Ujian Nyata

Ketika diminta mengidentifikasi persoalan yang paling mendesak, responden IPO menempatkan pengendalian harga bahan pokok pada urutan teratas dengan 28 persen. Berikutnya, pemberantasan korupsi memperoleh 19,5 persen, sedangkan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran mencapai 14,7 persen. Pengurangan kemiskinan berada di angka 10 persen.

Urutan ini memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan bagi masyarakat sangat berkaitan dengan persoalan yang mereka temui setiap hari: harga kebutuhan pokok, kesempatan mendapatkan pekerjaan, dan kemampuan mempertahankan penghasilan.

Dalam konteks itu, evaluasi terhadap kinerja Prabowo tidak cukup berhenti pada jumlah program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah program dan kebijakan tersebut mampu memperbaiki daya beli, membuka kesempatan kerja, serta mengurangi tekanan ekonomi keluarga.

Dedi menegaskan bahwa kepercayaan publik perlu dipertahankan melalui penyelesaian persoalan yang menjadi prioritas masyarakat.

Menurutnya, jika pemerintah mampu menunjukkan perbaikan pada isu-isu tersebut, kepercayaan terhadap kemampuan Presiden berpeluang semakin kuat. Sebaliknya, ketika masalah yang sama terus berulang tanpa perubahan berarti, jarak antara harapan publik dan pengalaman sehari-hari dapat semakin lebar.

Evaluasi tidak Boleh Berhenti pada Komunikasi Pemerintah

Temuan survei IPO juga relevan untuk melihat hubungan antara komunikasi pemerintah dan pengalaman masyarakat. Penilaian positif terhadap ekonomi nasional dapat terbentuk dari berbagai informasi yang diterima publik, termasuk pemberitaan, pernyataan resmi, dan komunikasi mengenai capaian pemerintah. Namun, pengalaman rumah tangga dapat menghasilkan penilaian berbeda ketika masyarakat berhadapan langsung dengan biaya hidup.

Dedi menyoroti kesenjangan tersebut sebagai persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah. Persepsi positif terhadap ekonomi nasional, menurutnya, belum tentu berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat rumah tangga.

Hal ini bukan berarti penilaian positif masyarakat terhadap ekonomi nasional keliru. Kedua pertanyaan dalam survei itu mengukur aspek yang berbeda: penilaian terhadap kondisi ekonomi secara umum dan kemampuan keuangan pribadi dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Justru karena mengukur aspek berbeda, kedua temuan tersebut perlu dibaca secara bersamaan. Penilaian makro yang positif belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kesejahteraan telah dirasakan secara merata.

Bagi pemerintah, tantangannya adalah mempertemukan narasi keberhasilan pembangunan dengan hasil yang dapat diverifikasi dan dirasakan masyarakat. Komunikasi mengenai capaian ekonomi akan lebih meyakinkan apabila sejalan dengan pengalaman warga ketika membeli kebutuhan pokok, mencari pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Program Unggulan Perlu Diuji dengan Kebutuhan Warga

Dedi juga menyoroti bahwa program-program yang sering dipromosikan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tidak muncul sebagai persoalan paling mendesak dalam daftar prioritas responden.

Temuan ini tidak serta-merta berarti masyarakat menolak program tersebut. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa dalam menentukan persoalan yang harus segera diselesaikan, responden lebih menonjolkan harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, serta lapangan kerja dan pengangguran.

Karena itu, evaluasi program pemerintah perlu mempertimbangkan bukan hanya popularitas atau intensitas sosialisasinya, tetapi juga relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dampak pelaksanaannya.

Program unggulan tetap dapat menjadi instrumen kebijakan. Namun, efektivitasnya perlu diukur melalui hasil, bukan semata-mata melalui seberapa sering program itu diperkenalkan kepada publik.

Kinerja Menteri turut Menentukan Kepercayaan kepada Presiden

Dalam penjelasannya, Dedi menilai bahwa kebijakan Presiden dapat dipengaruhi oleh jajaran pemerintahan yang menjalankannya. Ia membuka kemungkinan bahwa evaluasi terhadap menteri, termasuk pergantian pejabat yang dinilai tidak menunjukkan kinerja memadai, dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik.

Pandangan ini menempatkan evaluasi kabinet sebagai salah satu aspek penting dalam kepemimpinan Prabowo. Presiden tidak hanya dinilai dari keputusan yang diambilnya sendiri, tetapi juga dari kemampuan pemerintah secara keseluruhan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi hasil.

Meski demikian, hasil survei tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pergantian menteri akan menyelesaikan persoalan ekonomi. Langkah semacam itu perlu dinilai berdasarkan kebutuhan kebijakan, kapasitas pejabat, dan hasil kerja yang terukur.

Yang lebih penting, evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata. Perubahan susunan kabinet tanpa perubahan kualitas pelayanan atau kondisi ekonomi masyarakat berisiko tidak menjawab persoalan utama yang disampaikan responden.

Modal Kepercayaan harus Dibayar dengan Hasil

Dedi mengingatkan bahwa opini publik dapat berubah dengan cepat. Survei yang dilakukan pada Oktober 2026 menggambarkan persepsi masyarakat pada periode pengumpulan data, bukan jaminan bahwa penilaian yang sama akan bertahan dalam beberapa bulan berikutnya.

“Survei semacam ini, sekali lagi saya ingatkan, tidak menggambarkan sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena opini publik tentu mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat,” ujarnya.

Peringatan tersebut penting dalam membaca hasil evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka kepercayaan publik yang relatif kuat dapat menjadi modal politik, tetapi bukan jaminan bahwa dukungan itu akan bertahan tanpa perbaikan kebijakan.

Pada akhirnya, ujian kinerja pemerintahan bukan hanya apakah masyarakat percaya Presiden mampu menyelesaikan masalah, melainkan apakah kemampuan tersebut benar-benar diwujudkan. Harga pangan yang terkendali, kesempatan kerja yang lebih luas, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga menjadi sejumlah tolok ukur yang disorot publik dalam survei ini.

Dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk mengukur jarak antara janji, kebijakan, dan hasil. Kepercayaan publik akan semakin bermakna apabila masyarakat tidak hanya mendengar bahwa ekonomi nasional berada dalam kondisi baik, tetapi juga merasakan kehidupan yang lebih terjangkau dan masa depan ekonomi yang lebih pasti. (*)